Kepolisian mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan kepolisian agar membuka nama-nama 17 rekening gendut milik perwira tinggi polri.
"Tim Polri banding, karena memang ada upaya hukum yang tersedia seperti itu," kata Kepala Bagian Penerangan Umum, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Selasa 8 Februari 2011.
Boy mengatakan, 17 rekening gendut milik perwira tinggi Polri tersebut dikecualikan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik Nomor 16 Tahun 2008. "Informasi terkait penyelidikan tidak untuk dikonsumsi," jelasnya.
Dia berdalih, rekening gendut tersebut merupakan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Transaksi Analisis dan Transaksi Keuangan. "Itu merupakan dokumen penyelidikan yang tidak dapat diungkap ke publik," kilah Boy.
Kepolisian sendiri sebelumnya sempat merilis bahwa 17 rekening gendut tersebut wajar. Perwira Tinggi pemilik rekening tersebut mendapatkan hasil kekayaan bukan dari tindak pidana.
Majelis KIP yang diketuai Alamsyah Saragih memutuskan bahwa informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar sesuai dengan pengumuman oleh Mabes Polri pada tanggal 23 Juli 2010 adalah informasi yang terbuka.
Majelis membatalkan keputusan termohon yakni Mabes Polri tentang penolakan untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar.
Majelis juga memerintahkan Mabes Polri memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar kepada Pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar